Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ditemui awak media seusai rapat kerja dengan Komisi IV DPR Ri di Jakarta, Rabu (3/9/2025). ANTARA/Harianto
Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pagu anggaran di kementeriannya naik dari Rp3,6 triliun pada pagu indikatif menjadi Rp13 triliun pada pagu anggaran 2026 guna mendukung swasembada, serta mengakselerasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi IV DPR atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan sehingga tahun anggaran 2026 KKP mendapatkan peningkatan anggaran menjadi Rp13 triliun pada pagu anggaran," kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.
Dia menyebutkan pagu anggaran Rp13 triliun tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp12,34 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp278 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp74,93 miliar, Badan Layanan Umum (BLU) Rp217,54 miliar, dan Surat Berharga Syariah Negara Rp87,95 miliar.
Pagu anggaran tersebut berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy tanggal 24 Juli 2025 tentang Pagu Anggaran Belanja Kementerian, Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026.
Baca juga: KKP: Revitalisasi tambak Pantura Jawa dimulai di empat kabupaten
Adapun rancangan postur pagu anggaran sebagai berikut Rp12,72 triliun digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai, operasional perkantoran dan pelaksanaan program prioritas Presiden, dan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Selanjutnya, pembangunan pergaraman nasional, revitalisasi tambak udang rakyat, pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi, modeling budi daya rumput laut, lobster dan bawal bintang, serta revitalisasi laboratorium jaminan mutu.
Selain itu juga diperuntukkan untuk anggaran pendidikan, peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, bantuan pemerintah dan penguatan tugas pokok dan fungsi untuk pelayanan publik.
Suasana Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Senanyan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). ANTARA/Harianto12Tampilkan Semua
Pewarta: Muhammad HariantoEditor: Zaenal Abidin Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.